Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Pertanian Harus Duduk Bareng Menyelesaikan Polemik Impor Gula

0
7175

Jakarta, (03/10) – Masalah Importasi Gula yang terus menerus menjadi permasalahan dalam negeri harus segera diakhiri. Pernyataan ini dikatakan oleh Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin.

Statement Menteri Perdagangan yang menyatakan ketidaktahuan pemerintah terkait jumlah gula untuk industri makanan dan minuman menyentak pikiran legislator PKS dapil Sulawesi Selatan II ini bahwa ternyata tindakan pemerintah dalam mengatur regulasi hanya berdasar kira-kira.

“Pemerintah kedepan harus mengetahui persis berapa jumlah produksi gula nasional, berapa kebutuhan gula nasional baik konsumsi rumah tangga maupun industri, berapa kekurangannya, sehingga setiap tindakan kebijakan yang dikeluarkan terarah dan tepat sasaran”, ucap alumnus IPB ini.

Akmal melanjutkan, bahwa BPS hingga sekarang sudah bekerja, selain itu, beberapa kementerian memiliki pusat penelitian dan pengembagan serta pusat data dan informasi (pusdatin) termasuk kementerian pertanian yang seharusnya mampu mensuplay data secara berkesinambungan sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah mengelak tidak memiliki data. Permainan data ini jika semakin liar, akan digunakan oknum tertentu untuk mengendalikan kuota impor bukan berdasar kebutuhan, tapi melainkan untuk kepentingan mencari keuntungan.

Gejolak impor gula menurut Akmal, terjadi mulai tahun 1999 ketika krisis ekonomi memasuki tahun ke dua. Sebelum tahun 1998, impor gula dibawah 500 ribu ton. Lonjakan drastis di tahun 1999, impor gula mencapai 2juta ton. Tingginya impor gula terus menerus berlanjut hingga tahun 2013 melonjak kembali hingga 3 juta ton.

Akmal berpendapat alasan pemerintah selama ini terus menerus meninggikan impor “raw sugar” disebabkan oleh permintaan industri makanan dan minuman yang tinggi serta spesifikasi gula industri mensyaratkan pada kualitas yang tinggi yang belum mampu diproduksi dalam negeri sehingga dengan alasan-alasan itu, impor gula menjadi sebuah keharusan dan wajar.

Padahal, menurut politisi FPKS ini, bahwa kebutuhan gula untuk industri tidak ada hubungannya dengan kebutuhan impor. Hal ini terlihat dari data BPS yang menunjukkan bahwa sejak tahun 1985 hingga 2010, tiap unit output industri dalam negeri yang menghasilkan makanan dan minuman olahan menggunakan gula makin kecil.

“Silahkan pemerintah melakukan audit kebutuhan gula nasional baik rumah tangga maupun industri, setelah itu kami meminta dengan segera pada kementerian perdagangan, kementerian perindustrian dan kementerian pertanian duduk bareng untuk menyelesaikan polemik importasi gula”, ujar Akmal.

Akmal sangat menyayangkan pada jumlah importasi yang mencapai 3 juta ton apabila mampu diproduksi dalam negeri, akan mampu memberikan lapangan kerja baik on farm maupun off farm sebesar 3,1 juta orang. Sebab dengan asumsi produksi 5 ton gula per hektar, maka 3 juta ton gula setara luasan lahan 600 ribu hektar yang jumlahnya melebihi total luasan lahan tebu di Indonesia.

“Saya berharap, pemerintah dapat semakin bijak mengambil keputusan berkaitan dengan importasi gula ini. Kebijakan yang diambil bukan berdasarkan kemauan pemerintah dan para importir, namun lebih melihat pada kebutuhan konsumsi dalam negeri dan kemampuan produksi petani tebu”, pungkas Andi Akmal Pasluddin.

Dr. Andi Akmal Pasluddin, SP, MM.
Anggota DPR RI Komisi IV FPKS

Facebook Comments

NO COMMENTS

Leave a Reply