Legislator PKS: Angkutan Online Harus Jelas Aturannya

0
5746

Makassar – Sekretaris Komisi D, Ariady Arsal berkomentar terkait tuntutan sopir angkutan umum di kantor DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Rabu (12/10/2016). Mereka meminta Pemprov Sulawesi Selatan dan Pemkot Makassar menutup semua kantor perwakilan angkutan umum aplikasi online yang ada di Sulsel.

“Kami dari aliansi angkutan umum kota Makassar, menuntut agar pemerintah memutuskan jaringan online, karena tidak ada satu pun dari mereka yang memenuhi aturan,” kata Ketua Organda Makassar, Zainal Abidin saat menyampaikan aspirasinya.

Ariady Arsal mengatakan bahwa sangat menghargai demo dan penyampaian aspirasi dari supir angkutan umum tersebut, menurutnya hal itu adalah hak warga negara untuk menyatakan pendapatnya dan membela haknya.

Ariady berpendapat bahwa tuntutan supir angkutan umum itu wajar dilakukan karena merasa pendapatan mereka tergerus dengan adanya angkutan umum online. “Hal itu dapat dimaklumi bahwa penolakan yang terjadi karena adanya kemungkinan berkurangnya penghasilan sopir pete-pete dengan munculnya saingan baru yang tidak memerlukan banyak proses perijinan untuk berusaha,” ungkap Ariady.

Terkait tuntutan untuk menutup kantor angkutan umum online, Ariady mengatakan perlu duduk bersama untuk menemukan keputusan terbaik, “Angkutan online perlu diperjelas proses, mekanisme dan aturannya, termasuk koordinasi dengan pangsa pasar yang ada,” lanjutnya. Hal yang harus diperjelas menurut Ariady diantaranya, jenis layanan, rute/trayek.

Namun Ariady juga menambahkan bahwa para supir angkutan umum juga harus berbenah lebih baik. “Harus berbenah, jangan sampai perkembangan yang terjadi mematikan usaha yang sudah ada,” pungkasnya.

Facebook Comments

NO COMMENTS

Leave a Reply